ORGANISASI DAN MANAJEMEN

BENTUK ORGANISASI

1.    Hanel :

Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi:

individu (pemilik dan konsumen akhir)

Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)

Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

2.    Ropke :

A.    Identifikasi Ciri Khusus

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

B.     Sub sistem

·         Anggota Koperasi

·         Badan Usaha Koperasi

·         Organisasi Koperasi

3.    Di Indonesia :

A.    Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

B.     Rapat Anggota,

·         Wadah anggota untuk mengambil keputusan

·         Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

o   Penetapan Anggaran Dasar

o   Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

o   Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

o   Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

o   Pengesahan pertanggung jawaban

o   Pembagian SHU

o   Penggabungan, pendirian dan peleburan

PENGAWAS

A.    Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

B.     UU 25 Th. 1992 pasal 39 :

Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

PENGELOLA

·         Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

·         Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

·         Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja

·         Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

POLA MANAJEMEN

·         Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

·         Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

·         Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

·         Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

ANGGOTA KOPERASI

A. Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 – 20

·         Orang-orang

·         Badan HUkum Koperasi.

B. Kewajiban Para Anggota, meliputi :

·         Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.

·         Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.

·         Melunasi simpanan yang telah ditentukan.

·         Aktif dalam proses usaha koperasi

·         Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian.

·         Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

C. Hak Para Anggota, meliputi :

·         Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.

·         Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.

·         Mendapatkan pelayanan yang sama

·         Melakukan pengawasan jalannya koperasi

·         Menerima bagian dari SHU

·         Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.

·         Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART 

D. Berhenti / diberhentikan sebagai anggota :

·         Minta berhenti atas kmauan sendiri

·         Meninggal dunia.

·         Di berhentikan oleh pengurus, karena :

o   Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi

o   Merugikan Koperasi.

RAPAT ANGGOTA

A.    Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 22

            ( 1 )  Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi       dalam  Koperasi.

( 2 )  Rapat Anggota dihadiri oelh anggota yang pelaksanaannya     diatur dalam angagaran Dasar.

B. Dalam Rapat Anggota menetapkan:

            - Anggaran Dasar ( AD ) / Anggaran Rumah Tangga ( ART )

            - KebijaksaNaan Umum KOperasi.

- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, badan Pemeriksa, dan Dewan Penasehat / pengawas.

            - Rencana Kerja, APB Joperasi dan pengesahan laporan keuangan.

            - Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

            - Pembagian Sisa hasil Usaha.

              Pengabungan, peleburan pendirian dan pembubaran koperasi.

PENGURUS

A.    Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

B.     Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas )

C.      Tugas Pengurus

            - Mengelola Koperasi dan Usahanya.

            - Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

            - Menyelenggarakan Rapat Anggota.

            - Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

            - Menyelengarakan pembukuan keuangan.

            - Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

PENGURUS LANJUTAN

A. Wewenang Pengurus

            - Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

- Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

            - Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan       kemanfaatan Koperasi.

B. Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan  :

“ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengeLola usaha. “

Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’.  Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan  Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai Dasar HUkum.

MANAGER/PENGELOLA

A.    Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

B.     Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

C.     Tugas dan tanggung jawan pengelola :

            -Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam       menyusun perencanaan.

            -           Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurussecara efektif dan efisien.

            -           Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas     bawahannya.

            -           Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

PENGAWAS/BADAN PEMERIKSA

A.    Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 25 Tahun 1992

B.     Pasal 38

            1. Pengawas bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan   dan pengelolaan koperasi.

                        b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

            2. Pengawas berwenang :

                        a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

                        b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

            3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

DEWAN PENASEHAT

A.    Rapat Anggota bisa membentuk Dewan Penasehat demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya.

B.     Dewan Penasehat tidak menerima gaji tapi hanya honor yang diusulkan oleh pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota, selain itu juga tidak mendapat bagian SHU, tanpa hak suara, baik dalam Rapat Anggota mauput Rapat rapat Anggota Tahunan.